• Jelajahi

    Copyright © Kanal Sumut
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Monetize your website traffic with yX Media

    Urus Sertifikat Tanah Sebesar Rp. 98 Juta , 8 Bulan Berkas Mengendap di ATR/BPN Kota Tebing Tinggi

    Kamis, 12 Maret 2020, Maret 12, 2020 WIB Last Updated 2020-03-12T12:28:03Z
    yX Media - Monetize your website traffic with us
    yX Media - Monetize your website traffic with us



    Berkas surat tanah atas nama Kikky Febriasi SH,MKn dan Kurliana Dewi sebanyak 17 berkas masih mengendap di Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Tebing Tinggi selama 8 bulan lamanya. Awalnya saat didaftarkan telah dijanjikan selesai dalam waktu 3 bulan dan itu sudah dalam bentuk sertifikat dengan biaya sebesar Rp.98 juta. Dana tersebut sudah diserahkan kepada Kasi II Badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi Kaharuddin dan Kasi V Deden.

    Tanah itu memiliki luas lebih kurang 40.726 M2  berlokasi di Lingkungan 4,5 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir,Kota Tebing Tinggi,Sumatera Utara (Sumut).  Berkas surat tanah tersebut sudah didaftarkan pada Agustus 2019 lalu.Namun hingga kini berkas itu belum juga selesai sesuai jangka waktu yang dijanjikan selama 3 bulan.


    Dalam hal ini sebut Kikky Febriasi SH,M.Kn, Rabu (11/3/2020) di Sei Rampah, ia sangat kecewa dengan pelayanan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Tebing Tinggi. Ia menduga ada unsur kesengajaan dari pejabat ATR/BPN Kota Tebing Tinggi yang yang berkompeten untuk memperlambat proses penyelesaian surat tanah itu menjadi sertifikat.

    Ia sangat menyayangkan motto dari ATR/BPN yang berbunyi akan memberikan “pelayanan cepat,tepat,cermat akuntabel dan berkeadilan serta melayani dengan cepat untuk kepuasan masyarakat, namun motto itu hanya dibibir saja dan tidak sesuai dengan kenyataannya. “ Padahal Presiden RI Ir.Jokowi sudah berulangkali bahkan disetiap kesempatan menegaskan agar seluruh pejabat ATR/BPN yang bertugas di seluruh tanah air ini tidak mempersulit warga dalam mengurus sertifikat tanah.” Kita berharap tidak ada lagi korban dalam pengurusan surat tanah ke ATR/BPN Kota Tebing Tinggi  sembari meminta Kepala ATR/BPN Wilayah Propinsi Sumatera Utara untuk memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang terkait.Ucap Kikky.

    Kepala ATR/BPN Kota Tebing Tinggi Saut Ganda Tampubolon yang dihubungi melalui Kasi II Kaharuddin terkait dana yang sudah diterima untuk penyelesaian sertifikat atas nama Kikky Febriasi dan Kurliana membenarkan. Kini berkas tersebut akan disiapkan dalam minggu ini. Ia mengakui keterlambatan dalam penyelesaian surat tanah.(zulpan)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini